Kementerian Kelautan Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Tambak Dipasena

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik petambak plasma eks-Dipasena dengan CP Prima di Lampung.

Tim itu akan mencari data di lapangan mengenai kondisi tambak dan pelaksanaan program revitalisasi tambak tersebut. »Pekan ini tim sudah bekerja dan turun ke lokasi, ” kata Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan melalui pesan pendek yang dikirim ke Tempo, Senin (10/01)

Nantinya tim itu akan mengecek kebenaran kemajuan program revitalisasi yang merupakan bagian dari pengambilalihan aset milik Syamsul Nursalim dari Perusahaan Pengelola Aset tahun 2006 lalu.

Fadel mengatakan, pihaknya juga telah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah Kabupaten Tulangbawang dan Provinsi Lampung membahas persoalan yang tengah terjadi di lokasi tambak seluas 16 ribu hektare lebih itu. »Dalam satu minggu ini diharapkan bisa keluar keputusan, ” katanya.

Dia juga menyayangkan sikap perusahaan yang tertutup dan enggan menyelesaikan konflik petambak plasma dan perusahaan inti. Padahal, lanjut dia, tambak Dipasena merupakan aset bangsa yang bisa menggenjot produksi udang nasional. »Saya menyayangkan CP Prima tidak kooperatif. Kondisi itu menyebabkan berkurangnya produksi udang nasional, ” ujarnya.

Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan itu disambut positif oleh para petambak. Mereka akan membuka semua akses ke lokasi tambak agar tim khusus yang dibentuk itu bisa mendapatkan data sebenarnya di lapangan. »Itu yang kami tunggu-tunggu. Kami siap mengeluarkan pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan inti, ” kata Thowilun, Wakil Ketua Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu Dipasena.

Petambak menyayangkan sikap CP Prima yang enggan melakukan pertemuan saat difasilitasi Kepolisian Daerah Lampung. Mereka beralasan organisasi petambak bukan merupakan perwakilan petambak yang diakui dalam kontrak kerja sama. »Kami adalah petambak yang merasakan langsung penderitaan dari pola kemitraan yang tidak adil, ” katanya.

Sementara itu di lokasi, ribuan istri petambak kini mulai bergabung menggelar aksi. Mereka ikut menginap di sejumlah fasilitas milik perusahaan. Aksi itu sebagai dukungan terhadap suami mereka yang telah menduduki aset perusahaan itu sejak pekan lalu.